LPS Kembangkan IT BPR, Puteri Komarudin Soroti Celah Koordinasi Antarlembaga
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti urgensi penguatan koordinasi antarotoritas saat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah gencar mengembangkan infrastruktur IT bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Jakarta guna mengantisipasi risiko sistemik.Ia menilai bahwa keberadaan Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) seharusnya dioptimalkan untuk menyelaraskan kebijakan yang selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang mendalam.Langkah digitalisasi BPR oleh LPS ini dianggap terancam sia-sia jika sinkronisasi data serta pengawasan antara ketiga lembaga tersebut masih menyisakan celah birokrasi yang justru membebani pelaku industri perbankan kecil.Kritik ini menegaskan bahwa transformasi teknologi di sektor keuangan nasional memerlukan kepemimpinan yang lebih solid dan bukan sekadar pengadaan perangkat IT tanpa adanya sinergi operasional yang nyata lintas sektoral.
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti urgensi penguatan koordinasi antarotoritas saat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah gencar mengembangkan infrastruktur IT bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Jakarta guna mengantisipasi risiko sistemik.
Ia menilai bahwa keberadaan Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) seharusnya dioptimalkan untuk menyelaraskan kebijakan yang selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang mendalam.
Langkah digitalisasi BPR oleh LPS ini dianggap terancam sia-sia jika sinkronisasi data serta pengawasan antara ketiga lembaga tersebut masih menyisakan celah birokrasi yang justru membebani pelaku industri perbankan kecil.
Kritik ini menegaskan bahwa transformasi teknologi di sektor keuangan nasional memerlukan kepemimpinan yang lebih solid dan bukan sekadar pengadaan perangkat IT tanpa adanya sinergi operasional yang nyata lintas sektoral.
