Manuver PDIP Rangkul Partai Non-Parlemen: Strategi Cari Sekutu atau Demi Demokrasi?
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menginisiasi dialog dengan sejumlah pimpinan partai politik non-parlemen di Jakarta baru-baru ini guna membahas peninjauan ulang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold demi menjamin hak eksistensi setiap entitas politik dalam sistem demokrasi Indonesia.Langkah merangkul partai-partai gurem ini memicu skeptisisme publik yang menilainya bukan sekadar pembelaan terhadap hak konstitusional, melainkan sebuah strategi pragmatis untuk memperluas basis dukungan di luar parlemen pasca-Pemilu 2024.Meski Hasto menekankan pentingnya ruang bagi semua partai untuk bersuara, manuver ini justru terkesan sebagai upaya PDIP mencari sekutu baru demi menjaga dominasi politiknya di tengah ketidakpastian koalisi besar di masa mendatang.Publik patut mempertanyakan apakah wacana ini benar-benar untuk perbaikan sistem pemilu yang inklusif, atau hanya sekadar instrumen politis bagi partai penguasa untuk tetap relevan dengan mengonsolidasi kekuatan kecil yang terfragmentasi.
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menginisiasi dialog dengan sejumlah pimpinan partai politik non-parlemen di Jakarta baru-baru ini guna membahas peninjauan ulang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold demi menjamin hak eksistensi setiap entitas politik dalam sistem demokrasi Indonesia.
Langkah merangkul partai-partai gurem ini memicu skeptisisme publik yang menilainya bukan sekadar pembelaan terhadap hak konstitusional, melainkan sebuah strategi pragmatis untuk memperluas basis dukungan di luar parlemen pasca-Pemilu 2024.
Meski Hasto menekankan pentingnya ruang bagi semua partai untuk bersuara, manuver ini justru terkesan sebagai upaya PDIP mencari sekutu baru demi menjaga dominasi politiknya di tengah ketidakpastian koalisi besar di masa mendatang.
Publik patut mempertanyakan apakah wacana ini benar-benar untuk perbaikan sistem pemilu yang inklusif, atau hanya sekadar instrumen politis bagi partai penguasa untuk tetap relevan dengan mengonsolidasi kekuatan kecil yang terfragmentasi.
