Kritik Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih: Solusi Ekonomi atau Beban Baru?
SURABAYA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan desa secara massal.Meskipun Menteri Koperasi menyoroti langkah ini sebagai penguatan ekonomi rakyat, kebijakan peresmian ribuan koperasi dalam waktu singkat ini memicu kritik terkait efektivitas dan keberlanjutan manajemen di lapangan.Banyak pihak meragukan apakah pembentukan entitas ekonomi dalam skala besar ini mampu beroperasi secara mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada suntikan dana pemerintah yang rentan terhadap penyalahgunaan.Pemerintah dituntut untuk membuktikan bahwa program KDKMP bukan sekadar simbol politik, melainkan sebuah sistem ekonomi yang memiliki pengawasan ketat agar tidak menjadi beban baru bagi keuangan negara.
SURABAYA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan desa secara massal.
Meskipun Menteri Koperasi menyoroti langkah ini sebagai penguatan ekonomi rakyat, kebijakan peresmian ribuan koperasi dalam waktu singkat ini memicu kritik terkait efektivitas dan keberlanjutan manajemen di lapangan.
Banyak pihak meragukan apakah pembentukan entitas ekonomi dalam skala besar ini mampu beroperasi secara mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada suntikan dana pemerintah yang rentan terhadap penyalahgunaan.
Pemerintah dituntut untuk membuktikan bahwa program KDKMP bukan sekadar simbol politik, melainkan sebuah sistem ekonomi yang memiliki pengawasan ketat agar tidak menjadi beban baru bagi keuangan negara.
