Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menunda pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di Jakarta hingga seluruh jamaah kembali ke tanah air demi menjaga kelancaran rangkaian ibadah.Keputusan ini memicu kritik tajam karena dianggap sebagai upaya mengulur waktu di tengah desakan publik untuk segera menuntaskan skandal yang mencederai hak-hak calon jamaah.Lembaga antirasuah tersebut berdalih bahwa langkah ini diambil agar proses hukum tidak mengganggu fokus operasional penyelenggaraan haji yang sedang berlangsung di Arab Saudi.Namun, sikap reaktif ini justru memperlihatkan lemahnya skala prioritas KPK dalam menangani kasus sensitif yang seharusnya tidak terhambat oleh alasan teknis operasional.