JAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI menggelar diskusi strategis di Gedung Parlemen, Jakarta, untuk menyoroti urgensi kepastian hukum dalam penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen baru pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional.

Ketua FPG MPR, Melchias Mekeng, menegaskan bahwa landasan regulasi yang kokoh merupakan syarat mutlak agar investor merasa aman dan tertarik menanamkan modalnya di berbagai proyek daerah.

Namun, dorongan ini memicu kritik tajam mengenai kesiapan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang selama ini masih dianggap rentan terhadap penyalahgunaan dan kurang transparan.

Hanya mengandalkan kepastian hukum tanpa pembenahan fundamental pada kapasitas manajemen fiskal daerah justru dikhawatirkan akan menjebak pemerintah lokal dalam utang jangka panjang yang membebani publik.