Kapolri Resmikan Fasilitas Keamanan IKN di Samarinda, Pengamat Soroti Urgensi Anggaran
SAMARINDA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan serangkaian infrastruktur modern di jajaran Polda Kalimantan Timur pada Senin (18/5/2026) guna memperkuat pilar keamanan di gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).Agenda masif yang dipusatkan di Aspol Tunggal Panaluan Presisi Polresta Samarinda ini mencakup peresmian RS Bhayangkara hingga Rusun PPU, namun langkah ini mengundang sorotan kritis terkait besarnya fokus anggaran kepolisian yang seolah terpusat pada kemegahan fisik di sekitar megaproyek IKN.Meski diklaim sebagai upaya meningkatkan pelayanan, pembangunan fasilitas mewah ini dinilai perlu diawasi ketat agar tidak sekadar menjadi simbol prestise di tengah masih banyaknya tantangan penegakan hukum dasar di pelosok wilayah yang masih kekurangan fasilitas.Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan ambisi infrastruktur keamanan ini dengan transparansi operasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya menjadi komoditas politik pembangunan semata.
SAMARINDA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan serangkaian infrastruktur modern di jajaran Polda Kalimantan Timur pada Senin (18/5/2026) guna memperkuat pilar keamanan di gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Agenda masif yang dipusatkan di Aspol Tunggal Panaluan Presisi Polresta Samarinda ini mencakup peresmian RS Bhayangkara hingga Rusun PPU, namun langkah ini mengundang sorotan kritis terkait besarnya fokus anggaran kepolisian yang seolah terpusat pada kemegahan fisik di sekitar megaproyek IKN.
Meski diklaim sebagai upaya meningkatkan pelayanan, pembangunan fasilitas mewah ini dinilai perlu diawasi ketat agar tidak sekadar menjadi simbol prestise di tengah masih banyaknya tantangan penegakan hukum dasar di pelosok wilayah yang masih kekurangan fasilitas.
Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan ambisi infrastruktur keamanan ini dengan transparansi operasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya menjadi komoditas politik pembangunan semata.
